PALANGKA RAYA, kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mematangkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 agar selaras dengan arah pembangunan nasional.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 yang digelar secara daring bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kamis (11/6/2026).
Rapat dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, didampingi jajaran pejabat Bapperida, serta perwakilan kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan staf teknis.
Dalam paparannya, Syahfiri mengatakan percepatan penyusunan RKPD dilakukan agar hasil fasilitasi pemerintah pusat dapat menjadi pedoman bagi 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
“Kami berharap berbagai masukan dari pemerintah pusat dapat menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun dokumen perencanaan yang selaras dengan kebijakan nasional,” ujarnya.
Menurut Syahfiri, kondisi pembangunan Kalimantan Tengah terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,8 persen dari sebelumnya 4,46 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik menjadi 74,86, disertai penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan hilirisasi industri, pengembangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Syahfiri menegaskan, sinkronisasi RKPD dengan kebijakan nasional diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan Kalimantan Tengah sehingga seluruh program pemerintah daerah berjalan selaras dengan target pembangunan nasional.(bud)
