SAMPIT, Kaltengonline.com – Tingginya harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram di tingkat pengecer, kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim). Meroketnya, harga gas bersubsidi ini dinilai menjadi salah satu komoditas utama pemicu inflasi daerah.
Merespons keluhan masyarakat, Wakil Bupati (Wabup) Kotim, Irawati, bersama tim gabungan langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG di Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Pelita Barat, Sampit, Jumat (12/6). Langkah taktis ini diambil guna memastikan penyaluran gas tepat sasaran.
Berdasarkan hasil pantauan di pangkalan resmi, penyaluran dan harga jual gas terpantau masih sesuai aturan pemerintah. “Hasil sidak menunjukkan pangkalan telah menjual LPG sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp22 ribu per tabung,” ujar Irawati.
Menurut Wabup, persoalan justru muncul setelah tabung gas keluar dari pangkalan dan jatuh ke tangan pengecer atau warung eceran. Di level ini, harga melonjak tak terkendali lantaran ketiadaan regulasi yang membatasi nilai jual maksimal. Faktanya, harga di pasaran eceran bisa meroket antara Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per tabung.
“Yang perlu dibenahi adalah mekanisme penjualannya di tingkat pengecer. HET selama ini hanya berlaku di pangkalan. Ini yang harus kita evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar ada kepastian dan perlindungan harga bagi masyarakat,” jelas Irawati.
Kenaikan harga yang nyaris dua kali lipat dari HET ini sangat membebani masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah yang notabene Adalah, sasaran utama program subsidi pemerintah. Apalagi, LPG rumah tangga menjadi salah satu penyumbang inflasi tertinggi di Kotim selain komoditas minyak goreng dan bahan bakar.
Ke depan, Pemkab Kotim berkomitmen untuk terus mengawasi rantai distribusi, sekaligus merumuskan regulasi strategis agar pasokan tetap lancar dan harga tak lagi dipermainkan.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memetakan kondisi riil sekaligus mencari solusi cepat, agar masyarakat tidak terus-terusan terbebani dengan tingginya harga LPG bersubsidi ini,” pungkasnya. (bah/ko)
