PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pelantikan dan mutasi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat kinerja birokrasi di tengah tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks. Pergeseran pejabat ini diharapkan tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, tetapi juga mampu menghadirkan terobosan baru dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menyambut positif pelantikan dan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (25/6). Menurutnya, mutasi merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang wajar dan diperlukan untuk menjaga efektivitas serta meningkatkan performa organisasi pemerintahan.
“Mutasi ini merupakan sesuatu yang alami dan dilakukan demi peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Freddy, Jumat (26/6).
Ia menilai, rotasi jabatan dalam pemerintahan tidak hanya bertujuan melakukan penyegaran organisasi, tetapi juga menjadi strategi untuk menempatkan sumber daya manusia yang tepat pada posisi yang tepat, terutama di sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah.
Freddy secara khusus memberikan perhatian terhadap penempatan pejabat pada sektor pengelolaan keuangan daerah, yakni di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menilai penunjukan Sutoyo dan dr. Suyuti Syamsul merupakan keputusan yang tepat dan strategis.
Menurut Freddy, kedua pejabat tersebut merupakan sosok birokrat senior yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, serta rekam jejak yang telah teruji dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab.
“Penempatan Pak Sutoyo dan dr. Suyuti Syamsul menurut saya sangat tepat. Keduanya merupakan pejabat senior dengan pengalaman dan kapasitas yang sudah terbukti,” katanya.
Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini, khususnya dalam aspek keuangan daerah, membutuhkan figur-figur yang tidak hanya memahami tata kelola birokrasi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi dan inovasi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami penurunan signifikan mengharuskan pemerintah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut harus ditempuh melalui penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, serta pengembangan berbagai inovasi dalam menggali potensi-potensi ekonomi daerah yang selama ini belum optimal.
“Dalam kondisi fiskal yang cukup menantang saat ini, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan PAD. Diperlukan strategi yang tepat, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah,” jelasnya.
Freddy berharap, kehadiran pejabat baru di sektor keuangan daerah dapat membawa semangat baru dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif agar setiap program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan pejabat yang baru, kami berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, sekaligus mampu mendorong peningkatan PAD di Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (zia/ans/ko)
