PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Digitalisasi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Karena itu, penerapan sistem administrasi pemerintahan berbasis teknologi perlu terus diperkuat di seluruh perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini. Menurutnya, transformasi digital bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja birokrasi agar lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
“Digitalisasi tata kelola pemerintahan adalah kebutuhan mendesak agar kita tidak tertinggal dalam kemajuan zaman. Dengan sistem yang terhubung secara digital, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah diakses, birokrasi lebih ringkas, dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih ketat dan terbuka,” ujarnya, Jumat (10/7).
Pipit mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan dukungan data yang akurat, proses pengambilan keputusan juga dapat dilakukan secara lebih cepat dan objektif.
Selain itu, menurutnya, sistem digital juga mampu meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh proses administrasi dapat terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan pengawasan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Ia menambahkan, digitalisasi juga akan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Data yang tersaji secara terbuka dan akurat dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah maupun pembahasan berbagai kebijakan.
“Data yang akurat dan tersaji secara nyata akan memudahkan DPRD dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah serta merancang kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pipit berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kalimantan Tengah semakin siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, penguatan sistem informasi harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar penerapannya dapat berjalan optimal.
Menurutnya, digitalisasi yang diterapkan secara konsisten akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Tengah.
“Pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta modern menjadi fondasi utama menuju kesejahteraan masyarakat yang semakin nyata,” pungkasnya. (zia/ans/ko)
