PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kota Palangka Raya menerima Tim Kunjungan Kerja (Kunker) reses Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka membahas berbagai program strategis di bidang pelayanan dasar. Pertemuan yang berlangsung di Aula Peteng Karuhei, Rabu (22/7) menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IX DPR RI yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, serta gizi. Ia mengatakan kehadiran rombongan legislatif tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kondisi riil yang dihadapi Kota Palangka Raya.
“Kami menerima kunjungan dari Komisi IX DPR RI. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi IX ke Pemerintah Kota Palangka Raya,” ujar Fairid.
Fairid menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya memaparkan berbagai indikator pelayanan dasar sekaligus tantangan yang masih dihadapi, terutama di sektor kesehatan yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, khususnya penambahan kapasitas ruang perawatan di rumah sakit.
Menurut Fairid, peningkatan jumlah tempat tidur rumah sakit menjadi salah satu kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Tadi banyak diskusi mengenai beberapa hal, terutama pelayanan-pelayanan dasar.
Karena Komisi IX membawahi kesehatan, ketenagakerjaan, dan juga gizi. Salah satu yang mungkin menjadi rekomendasi adalah pemenuhan sarana dan prasarana, karena kita masih membutuhkan peningkatan kapasitas kamar rumah sakit di Kota Palangka Raya,” jelasnya.
Selain itu, pembahasan juga menyinggung pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang hingga kini masih menjadi isu strategis secara nasional. Pemerintah Kota berharap berbagai masukan dan hasil diskusi bersama Komisi IX DPR RI dapat menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan di daerah.
“Kemudian juga masalah UHC yang memang menjadi isu nasional. Banyak hal yang kami sampaikan dan mudah- mudahan dapat menjadi rekomendasi, sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan yang ada di Kota Palangka Raya,” pungkas Fairid. (afa/ans/ko)
