PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerataan pembangunan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas. Program Rp1 miliar per desa dipastikan tetap berlanjut pada 2027. Namun, pola pengalokasiannya bakal lebih diarahkan untuk mengejar ketimpangan pembangunan, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman.
Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan hal tersebut saat bersilaturahmi dengan para kepala desa se-Kabupaten Kapuas. Pertemuan itu digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah 2026 di Palangka Raya, Jumat (6/8/2026).
Wiyatno menegaskan, program Rp1 miliar per desa tidak sekadar dipertahankan. Pada 2027, pemerintah daerah akan menerapkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemerataan. Desa yang selama ini relatif banyak memperoleh dukungan pembangunan melalui APBD tetap mendapat perhatian. Namun, desa yang masih minim tersentuh pembangunan bakal memperoleh porsi lebih besar.
“Program Rp1 miliar per desa tetap kita jalankan. Bahkan pada 2027 nanti, ada desa-desa tertentu yang bisa menerima lebih dari Rp1 miliar,” tegas Wiyatno.
Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pemerintah ingin memastikan masyarakat di kawasan pesisir dan pedalaman juga merasakan dampak pembangunan secara langsung.
“Kita ingin pembangunan berjalan merata dan berkeadilan. Desa-desa yang selama ini kurang tersentuh APBD akan menjadi prioritas,” lanjutnya.
Tak hanya mengandalkan APBD, Pemkab Kapuas juga terus mendorong dukungan pemerintah pusat. Tahun ini, Kabupaten Kapuas mendapat sejumlah bantuan dari Kementerian Pertanian. Di antaranya program cetak sawah hampir 9.000 hektare serta bantuan hampir 500 unit hand tractor, rotavator, dan berbagai sarana pertanian lainnya.
Wiyatno menyebut bantuan tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.
“Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kabupaten Kapuas. Walaupun belum mencakup seluruh kecamatan, namun patut kita syukuri karena akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan produktivitas pertanian,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan konektivitas antarwilayah juga menjadi pekerjaan besar Pemkab Kapuas. Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan pesisir hingga pedalaman tanpa harus melewati wilayah kabupaten lain.
Ruas yang diprioritaskan meliputi Pelabuhan Batanjung–Kapuas–Mantangai–Timpah–Pujon–Pasar Telawang–Sungai Hanyu–Sungai Pinang. Pembangunan tersebut direncanakan menjadi salah satu fokus dalam APBD 2027 dan 2028.
Selama ini, masyarakat dari lima kecamatan non-pasang surut menuju ibu kota Kabupaten Kapuas masih harus melintasi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, hingga Kabupaten Gunung Mas. Kondisi itu dinilai membuat akses masyarakat dan distribusi hasil produksi belum optimal.
“Insya Allah pada 2028 nanti masyarakat dari wilayah pesisir hingga pedalaman sudah tidak perlu lagi melewati kabupaten lain. Kalau pun belum seluruhnya beraspal, minimal jalannya sudah fungsional sehingga konektivitas masyarakat semakin baik,” kata Wiyatno.
Konektivitas yang lebih baik diyakini bakal membawa efek berantai. Selain memangkas waktu tempuh, akses jalan akan mempermudah distribusi hasil pertanian, membuka peluang ekonomi baru, serta mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah pedalaman.
Karena itu, Wiyatno meminta para kepala desa ikut menjaga sinergi dengan Pemkab Kapuas. Dukungan pemerintah desa dinilai penting agar program pembangunan yang telah dirancang bisa berjalan efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami bersama Wakil Bupati dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas memohon doa dan dukungan dari seluruh kepala desa serta masyarakat agar setiap program pembangunan dapat terlaksana dengan baik demi terwujudnya Kabupaten Kapuas yang semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya. (art/ko)
