PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Mengajar di wilayah pelosok dan pinggiran Kota Palangka Raya tak hanya menuntut dedikasi, tetapi juga ongkos perjalanan yang tidak sedikit. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya, terutama bagi guru yang harus menempuh jarak cukup jauh dari pusat kota menuju sekolah tempat mereka bertugas.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memberikan dukungan biaya transportasi bagi tenaga pendidik yang mengajar di wilayah dengan akses dan jarak tempuh yang cukup jauh.
Menurut Arif, sejumlah wilayah seperti Danau Tundai, Bukit Pinang, Bereng Bengkel, serta kawasan pinggiran lainnya masih menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Sebab, sebagian besar tenaga pendidik yang ditempatkan di wilayah tersebut bukan merupakan warga setempat.
“Guru-guru yang mengajar di wilayah pelosok seperti Danau Tundai, Bukit Pinang, Bereng Bengkel dan daerah pinggiran lainnya perlu mendapat perhatian, khususnya untuk biaya transportasi,” kata Arif, Sabtu (15/8).
Ia menyebut, sekitar 90 persen guru yang bertugas di wilayah pelosok tersebut berdomisili di pusat Kota Palangka Raya. Artinya, setiap hari mereka harus melakukan perjalanan dari pusat kota menuju sekolah dan kembali lagi setelah kegiatan belajar mengajar selesai.
Jarak yang cukup jauh membuat pengeluaran untuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi beban tambahan. Terlebih, biaya tersebut selama ini masih harus ditanggung menggunakan uang pribadi masing-masing guru.
“Selama ini mereka menggunakan uang pribadi untuk membeli BBM, sementara jarak tempuh menuju sekolah cukup jauh,” ujarnya.
Arif menilai persoalan tersebut tidak bisa disamakan dengan kondisi guru yang mengajar di kawasan perkotaan. Guru di wilayah pinggiran harus mengalokasikan biaya lebih besar hanya untuk bisa sampai ke tempat mereka menjalankan tugas.
Karena itu, ia meminta Pemko Palangka Raya mulai mempertimbangkan skema bantuan yang dapat meringankan beban transportasi tenaga pendidik. Salah satu opsi yang menurutnya dapat dikaji adalah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Dukungan tersebut dinilai penting bukan semata-mata sebagai bentuk tambahan kesejahteraan, tetapi juga untuk memastikan keterjangkauan pendidikan tetap berjalan. Guru yang bertugas jauh dari pusat kota diharapkan tidak terbebani persoalan biaya perjalanan sehingga dapat lebih fokus menjalankan tugasnya mendidik siswa.
“Kalau hanya mengajar di dalam kota mungkin tidak terlalu menjadi masalah, tetapi kalau di daerah pelosok dan pinggiran tentu biaya transportasinya lebih besar,” katanya.
Arif menegaskan, keberadaan guru di sekolah-sekolah pinggiran merupakan bagian penting dalam memastikan anak-anak di wilayah tersebut memperoleh hak pendidikan yang sama. Karena itu, menurutnya, faktor jarak dan akses perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah daerah.
Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian Pemko Palangka Raya dalam penyusunan anggaran, khususnya untuk sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan jarak tempuh dan akses yang relatif sulit.
“Harapan kami ada Bosda yang dianggarkan khusus untuk membantu uang transport bagi tenaga pendidik yang bertugas di pelosok atau wilayah pinggiran kota,” pungkasnya. (zia/ans/ko)
