PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan imbas badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menjadi keluhan utama yang disuarakan masyarakat kepada jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Jeritan ekonomi ini, banyak terserap saat para legislator menggelar masa reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengungkapkan masyarakat kini mendesak pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lebih dari itu, warga menuntut intervensi nyata melalui program strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Jujur saja, saat ini banyak warga kita yang terdampak langsung aturan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) perusahaan, sehingga memicu gelombang PHK dan kebijakan merumahkan karyawan. Di sisi lain, mencari pekerjaan baru dalam kondisi sekarang sangatlah sulit,” ungkap Junaidi, Selasa (2/9).
Kondisi memprihatinkan tersebut membuat kehadiran pemerintah di sektor ekonomi kerakyatan menjadi kian mendesak. Junaidi menyebut, masyarakat sangat menaruh harapan pada sektorsektor potensial padat karya, seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan, agar pengembangannya benar-benar menyentuh kebutuhan akar rumput.
Politikus ini menilai, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap program pemberdayaan ekonomi tidak sekadar bersifat bantuan jangka pendek.
Program tersebut harus dirancang secara berkelanjutan agar mampu memberikan alternatif mata pencaharian bagi warga yang kehilangan pekerjaan utamanya.
“Harapan masyarakat sangat besar. Mereka meminta agar pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota benar-benar turun tangan memperkuat sektor-sektor perekonomian riil warga,” tuturnya.
Menutup keterangannya, Junaidi menegaskan, seluruh aspirasi yang terserap selama masa reses ini akan menjadi amunisi utama bagi DPRD Kalteng. Pihaknya berkomitmen kuat untuk menekan pihak eksekutif, agar segera melahirkan kebijakan taktis yang berpihak pada perluasan lapangan kerja di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu. (rif/ko)
