PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius DPRD Kota Palangka Raya. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta penanganan karhutla tidak hanya bertumpu pada pemerintah dan aparat. Perusahaan swasta juga didorong turun tangan secara nyata.
Wakil Ketua II Komisi I sekaligus Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai ancaman karhutla membutuhkan kekuatan bersama. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha hingga masyarakat harus bergerak dalam satu koordinasi.
“Penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah semata, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Syaufwan, Rabu (2/9).
Menurut dia, persoalan karhutla kini bukan sekadar urusan lingkungan. Kebakaran yang memicu kabut asap dapat berdampak langsung terhadap kesehatan warga. Aktivitas ekonomi, pendidikan hingga kehidupan sehari-hari masyarakat juga ikut terganggu.
Karena itu, Syaufwan meminta respons terhadap karhutla dilakukan lebih cepat. Pencegahan juga harus diperkuat sebelum kebakaran meluas.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya penanggulangan karhutla agar kondisi ini segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ujarnya.
Selain keterlibatan lintas sektor, Fraksi PAN turut menyoroti kesiapan anggaran Pemkot Palangka Raya. Hal itu disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PAN meminta penjelasan lebih rinci mengenai anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla.
“Perlu ada penjelasan mengenai berapa besar anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla, karena persoalan ini menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat,” tegasnya.
Syaufwan menilai kesiapan anggaran tidak kalah penting. Jangan sampai penanganan baru digenjot setelah titik api bermunculan dan asap mulai mengganggu warga.
Di sisi lain, perusahaan swasta dinilai memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut memperkuat penanganan karhutla. Karena itu, kontribusi dunia usaha diharapkan tidak berhenti pada imbauan ataupun kegiatan seremonial.
Dukungan dapat diberikan melalui penyediaan peralatan pemadaman, sarana dan prasarana, personel maupun kebutuhan operasional di lapangan.
“Perusahaan-perusahaan swasta perlu ikut mengambil peran dan tanggung jawab sosial dalam mendukung upaya penanganan karhutla, baik melalui penyediaan sarana, personel maupun dukungan operasional di lapangan,” katanya.
Menurutnya, dukungan tersebut dapat diarahkan terutama ke wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi. Dengan begitu, kekuatan pemadaman di lapangan bisa lebih cepat dikerahkan ketika muncul titik api.
Syaufwan juga memberi perhatian terhadap keberadaan kelompok pemadam kebakaran swadaya dan relawan masyarakat. Selama ini, mereka kerap menjadi salah satu kekuatan awal yang bergerak ketika kebakaran terjadi.
Namun, keterbatasan peralatan dan kebutuhan operasional masih menjadi kendala. Karena itu, dukungan terhadap kelompok-kelompok tersebut perlu diperkuat.
“Relawan dan kelompok pemadam swadaya merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla. Dukungan terhadap mereka perlu diperkuat agar kapasitas penanganan di lapangan semakin optimal,” tandasnya. (zia/ko)
