PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan langkah penanganan dan mitigasi untuk menghadapi potensi kekeringan yang masih dapat berlangsung dalam jangka panjang. Selain melalui anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), penanganan juga dapat didukung melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, tambahan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan karhutla akan digunakan secara optimal dan tetap disertai dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Kita harapkan pasti kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan laporan pertanggungjawaban juga. Selain daripada BPBD, kita juga ada di dana BTT,” kata Fairid, Kamis (24/9).
Menurutnya, pemerintah bersama opd juga memperhitungkan kemungkinan kondisi kekeringan berlangsung lebih lama. Karena itu, penanganan tidak hanya dilakukan dalam jangka pendek, tetapi juga perlu mempertimbangkan langkah jangka menengah dan panjang.
Fairid menjelaskan, setelah APBD Perubahan 2026 ditetapkan, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan pergeseran anggaran apabila terdapat kondisi yang mendesak. Namun, kebijakan tersebut tetap harus dilakukan sesuai koridor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tapi kan itu juga bisa dilakukan. Jadi begini, setelah APBD Perubahan 2026 diketuk, itu pun kan masih bisa melakukan pergeseran,” jelasnya.
Terkait kekeringan, Fairid menyebut penanganan saat ini lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air di tengah kondisi yang sudah kering. Sementara untuk mengantisipasi kekeringan dalam jangka panjang, diperlukan langkah mitigasi.
“Kalau bagaimana untuk mengantisipasi kekeringan, itu kan jangka panjang selanjutnya, mitigasi. Maka dari itu memang diperlukan mitigasi-mitigasi. Salah satu misalkan apakah kanal, itu kan sudah saya sampaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemko Palangka Raya sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait langkah ke depan dalam menghadapi persoalan tersebut. Fairid menyebut dirinya pernah menerima staf khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas koordinasi penanganan ke depan.
Meski demikian, untuk kondisi saat ini, fokus pemerintah masih pada penanganan karhutla yang terjadi. Langkah mitigasi jangka panjang akan menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi potensi kekeringan berikutnya.(afa/ans/ko)
