PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Rentetan musibah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sepanjang tahun 2026, dituntut tidak sekadar berlalu sebagai catatan akhir tahun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak eksekutif menjadikan bencana tersebut sebagai acuan evaluasi, khususnya dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027, yang harus berfokus penuh pada mitigasi dan deteksi dini.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menegaskan pola penanggulangan Karhutla tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif, dengan mengandalkan pemadaman saat api sudah terlanjur membesar.
Menurutnya, intervensi anggaran justru harus diperkuat pada fase prakrisis, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Bencana ini tidak hanya menghanguskan ekosistem lingkungan, tetapi juga memicu kabut asap pekat yang mengancam kesehatan publik serta melumpuhkan roda ekonomi harian. Oleh karena itu, APBD 2027 mutlak dirancang dengan porsi lebih besar pada pencegahan. Pemadaman api yang sudah terlanjur meluas justru akan menelan biaya dan sumber daya yang jauh lebih bengkak,” ujar Ansyari, Selasa (29/9).
Kerangka anggaran tahun depan, lanjutnya, harus mampu menjamin kesiagaan personel, peremajaan peralatan tempur, hingga optimalisasi sistem deteksi dini.
Sistem pemantauan dituntut mampu menyajikan data titik panas (hotspot) secara real-time dan akurat. Tak kalah penting, penyediaan embung atau ketersediaan sumber air baku di titik-titik krusial harus terealisasi, agar operasi pemadaman awal bisa langsung dieksekusi sedini mungkin.
Di samping restrukturisasi alokasi anggaran, politikus ini juga mendesak evaluasi kinerja satgas yang lebih terukur. Evaluasi tidak boleh hanya berkutat pada rekapitulasi angka kejadian, melainkan membedah ketepatan mitigasi di kawasan langganan api serta kecepatan respons aparat di lapangan.
Pemerintah daerah dituntut mematok target yang jelas dalam menekan insiden Karhutla tahun depan. Dengan demikian, kucuran dana yang dialokasikan benar-benar terserap pada kebutuhan operasional taktis yang krusial.
“Dukungan anggaran jangan sekadar rapi di atas kertas, tetapi harus terbukti ampuh mempercepat eksekusi respons manakala musibah terjadi. Sinergi lintas sektoral sangat penting, karena mitigasi proaktif adalah satusatunya cara terbaik untuk memproteksi warga dan menyelamatkan lingkungan kita dari kepungan asap,” pungkasnya. (zia/ko)
