MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Barito Utara, Hj Maya Savitri Shalahuddin, menegaskan komitmen organisasinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi penurunan angka tengkes atau stunting.
Penegasan ini disampaikannya, saat menghadiri Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 yang dibuka oleh Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan AMd, mewakili Bupati H Shalahuddin ST MT, di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Bupati setempat, Selasa (13/10).
Menurut Maya Savitri, TP PKK akan terus bergerak aktif mendukung program pemerintah hingga menyentuh akar rumput di tingkat keluarga. Penguatan fungsi Posyandu didapuk menjadi salah satu fokus utama, mengingat institusi ini merupakan ujung tombak pemantauan tumbuh kembang anak, pelayanan ibu hamil, serta edukasi gizi bagi masyarakat.
Di samping itu, TP PKK juga terus mengkampanyekan, gerakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga. Langkah ini didorong, agar kebutuhan nutrisi harian rumah tangga dapat terpenuhi secara mandiri.
“Kami juga menitikberatkan pentingnya pendampingan secara melekat pada ibu hamil dan balita.
Pendekatan proaktif ini sangat penting untuk mendeteksi dini risiko stunting sekaligus memastikan intervensi gizi dari pemerintah benar-benar tepat sasaran sampai ke tingkat keluarga,” urai Maya.
Ia berharap, kolaborasi lintas sektor yang terus dibangun dapat segera membuahkan hasil nyata.
“Saya sangat berharap grafik kasus stunting tahun ini bisa turun signifikan. Persoalan ini harus kita selesaikan secara cepat melalui aksi nyata di lapangan agar penanganannya lebih optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Felix Sonadie kembali mengingatkan, penanganan stunting tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai urusan medis semata. Ia menuntut keterlibatan dan kepedulian dari seluruh elemen daerah.
“Percepatan penurunan stunting adalah prioritas pembangunan daerah yang tidak boleh hanya dibebankan pada pundak sektor kesehatan. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang menuntut turun tangannya seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga masyarakat luas,” ujar Felix.
Guna menjamin keakuratan sasaran, Wabup menginstruksikan agar seluruh intervensi di lapangan wajib berbasis data yang akurat, valid, dan terperinci (by name by address). Dengan basis data yang solid, program bantuan dipastikan tidak akan meleset dan benarbenar menyentuh keluarga yang paling berisiko stunting. (ren/ko)
