Hampir Seluruh Desa di Kapuas Terdampak Karhutla, 14 Posko Disiagakan

oleh
oleh
Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno mengikuti rapat koordinasi pengendalian karhutla se-Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.
Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno mengikuti rapat koordinasi pengendalian karhutla se-Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno mengungkapkan, hampir seluruh desa di Kabupaten Kapuas terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk mengantisipasi dan menangani kebakaran, pemerintah daerah telah menyiagakan 14 posko karhutla yang didukung sejumlah personel.

Hal tersebut disampaikan Wiyatno saat menghadiri Rapat Koordinasi Penuntasan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu (1/11/2026), di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.

Dalam kegiatan tersebut, Wiyatno didampingi Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai, Kepala Pelaksana BPBD, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas.

Rapat koordinasi dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Hadir pula unsur Forkopimda serta sejumlah bupati se-Kalteng.

Dalam arahannya, Hanif mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak lengah meskipun hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah. Berdasarkan analisis BMKG, suhu udara diperkirakan kembali meningkat pada minggu kedua November sehingga potensi munculnya titik panas harus tetap diantisipasi.

“Hasil analisis BMKG di minggu kedua November suhu akan kembali memanas. Kalteng sudah ada hujan, dan ini jangan sampai muncul hotspot lagi,” tegas Hanif.

Pertemuan tersebut juga membahas evaluasi penanganan karhutla sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen melanjutkan upaya pencegahan dini, memperkuat kesiapan posko dan personel, serta mengoptimalkan penanganan di lapangan.

Sinergi lintas pemerintahan diharapkan mampu menekan risiko kebakaran, melindungi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah. (art/ko)