PANGKALAN BUN, kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, menargetkan penempatan hingga 200 Pekerja Migran Indonesia (PMI) setiap tahun secara bertahap. Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan menjadi sejumlah negara tujuan untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kobar, Yudhi Hudaya, mengatakan hingga 2026 tercatat 95 warga Kobar telah bekerja di luar negeri. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan jumlah tersebut melalui pelatihan kompetensi, perluasan informasi lowongan, serta kerja sama dengan lembaga penempatan resmi.
Sektor pekerjaan yang dibidik meliputi perhotelan, caregiver, pertanian, manufaktur, pengolahan makanan, dan transportasi. Namun, Yudhi menegaskan penempatan PMI tidak hanya mengejar jumlah keberangkatan, tetapi juga harus memperhatikan keterampilan, kemampuan bahasa, kelengkapan dokumen, dan perlindungan pekerja.
Upaya memperluas pasar kerja tersebut didukung kondisi ketenagakerjaan Kobar yang menunjukkan perkembangan positif. Data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 turun menjadi 4,39 persen dari 4,42 persen pada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk bekerja mencapai 142.637 orang atau bertambah 2.897 orang.
Untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja, Disnakertrans Kobar juga meluncurkan Go Talent Kobar pada 13 Oktober 2026. Program ini menghubungkan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan melalui pemetaan pendidikan, pengalaman, keterampilan, sertifikasi, dan minat pekerjaan. Pemerintah menargetkan penghimpunan 1.000 talenta sebagai basis pencocokan tenaga kerja.
Go Talent Kobar juga mencakup pelatihan, sertifikasi, pencocokan lowongan kerja dalam dan luar negeri, serta pendampingan pekerja. Menurut Yudhi, program tersebut diharapkan meningkatkan daya saing masyarakat agar mampu memperoleh pekerjaan layak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
“Peningkatan kompetensi, akses informasi pekerjaan, fasilitasi penempatan, dan perlindungan tenaga kerja harus menjadi satu kesatuan pelayanan,” ujarnya. (yusbob)
