SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung rencana penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang kepemilikan dan pengelolaan plasma perkebunan kelapa sawit. Regulasi ini diharapkan memastikan hasil plasma 20 persen lebih banyak dinikmati masyarakat lokal dan perputaran ekonominya tetap berada di daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim, Marudin, menyatakan siap memfasilitasi gagasan Bupati Kotim Halikinnor tersebut melalui pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda).
Menurut Marudin, potensi ekonomi plasma sawit di Kotim sangat besar. Ia memperkirakan perputaran penghasilan dari plasma 20 persen mencapai sekitar Rp1 triliun setiap bulan. Namun, hanya sekitar 10 persen yang disebut berputar di Kotim, sementara sisanya mengalir ke daerah lain, luar provinsi, hingga luar Pulau Kalimantan.
“Perputaran penghasilan dari plasma sawit 20 persen di Kotim kurang lebih Rp1 triliun dalam satu bulan. Tetapi uang tersebut tidak berputar di daerah. Hanya sekitar 10 persen yang berputar di Kotim,” kata Marudin, Senin (16/11/2026).
Ia menilai kondisi tersebut perlu dibenahi melalui regulasi yang mengatur kepemilikan dan tata kelola plasma. Dengan begitu, hak masyarakat lokal dapat terlindungi dan manfaat ekonomi perkebunan sawit benar-benar dirasakan warga sekitar.
Marudin mengatakan, mekanisme penataan kepemilikan plasma, termasuk kemungkinan pembelian atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang saat ini menguasainya, masih perlu dikaji bersama pemerintah daerah, perusahaan, dan pihak terkait. Aspek hukum juga harus diperhatikan agar perda tidak menimbulkan persoalan baru.
Ia menegaskan, Fraksi PKB melalui Bapemperda siap mendorong regulasi tersebut sebagai bentuk politik kehadiran, yakni memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Bagaimana kita mendorong lahirnya regulasi agar plasma 20 persen benar-benar berputar di daerah dan dinikmati masyarakat asli Kotim. Kalau itu terwujud, insyaallah Kotim akan semakin sejahtera,” pungkasnya.(ko)






