Tunggakan DBH Kotim Tembus Rp1,2 Triliun, DPRD Desak Segera Dibayar

oleh
oleh
rapat kompilasi antara Banggar DPRD Kotim dan TAPD Kabupaten Kotim yang di gelar diruang rapat paripurna, Senin (16/11).

SAMPIT, kaltengonline.com – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperjuangkan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan pemerintah provinsi dan pusat. Total tunggakan tersebut diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menyebut tunggakan DBH dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan sekitar Rp200 miliar. Sementara kewajiban pemerintah pusat yang belum disalurkan mencapai sekitar Rp1 triliun.

Menurutnya, DBH tersebut bersumber dari sejumlah sektor, di antaranya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan bijih besi, bauksit, serta batu bara.

Rimbun menilai percepatan pembayaran DBH sangat penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Dana tersebut dapat memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah kabupaten dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

“DBH kita masih banyak yang belum ditransfer ke daerah. Ini juga perjuangan kami di DPRD bersama pemerintah daerah agar dana itu bisa segera disalurkan,” ujarnya.

Selain meminta percepatan pembayaran, DPRD Kotim juga mendesak Kementerian Keuangan membuka secara transparan mekanisme penghitungan DBH. Menurut Rimbun, pemerintah daerah perlu mengetahui formula yang digunakan untuk menentukan besaran dana yang menjadi hak daerah.

“Kita menuntut kepada Kementerian Keuangan, bagaimana teknis mereka menghitung DBH itu. Ini yang masih dirahasiakan oleh Kementerian Keuangan,” pungkasnya.(ko)