Rp64,25 Miliar Kebutuhan OPD dan Kecamatan Kotim Belum Masuk APBD 2027

oleh
oleh
Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M Abadi

SAMPIT, kaltengonline.com – Sedikitnya Rp64,25 miliar kebutuhan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum terakomodasi dalam rancangan APBD 2027. Temuan tersebut merupakan hasil pembahasan Komisi I DPRD Kotim bersama mitra kerjanya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, M Abadi, menyampaikan hal itu dalam rapat kompilasi pembahasan APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (16/11). Menurutnya, sejumlah OPD dan kecamatan masih membutuhkan tambahan anggaran untuk menjalankan program serta kegiatan operasional.

Dari hasil pembahasan, Sekretariat DPRD mencatat kebutuhan tambahan terbesar, yakni Rp11,73 miliar. Disusul Sekretariat Daerah Rp8,45 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp4,54 miliar, BKPSDM Rp3,78 miliar, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp3,62 miliar.

Kekurangan anggaran juga tercatat di sejumlah OPD lainnya, seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp1,65 miliar, DPMPTSP Rp1,5 miliar, Inspektorat Rp1,10 miliar, serta Satpol PP sekitar Rp356,9 juta.

Sementara di tingkat kecamatan, Mentaya Hilir Selatan memiliki kebutuhan belum terpenuhi terbesar, sekitar Rp4,2 miliar. Berikutnya Mentawa Baru Ketapang Rp3,4 miliar, Telawang Rp3,08 miliar, Baamang Rp2,57 miliar, dan Antang Kalang Rp1,84 miliar.

Kecamatan Mentaya Hulu juga masih membutuhkan Rp1,72 miliar, Teluk Sampit Rp1,45 miliar, dan Pulau Hanaut Rp1,32 miliar. Kecamatan lainnya mencatat kebutuhan tambahan berkisar Rp127 juta hingga Rp1,23 miliar.

“Secara keseluruhan, hasil pembahasan Komisi I mencatat kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi mencapai Rp64,25 miliar,” ungkap M Abadi.

Temuan tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama TAPD untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak dan layak diprioritaskan. DPRD berharap penajaman anggaran dapat dilakukan agar keterbatasan fiskal tidak mengganggu program strategis, pelayanan pemerintahan, dan kebutuhan masyarakat pada 2027.(ko)