PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kota Palangka Raya diminta tidak sekadar mengejar predikat Kota Layak Anak (KLA), tetapi memastikan seluruh hak anak benar-benar terpenuhi. Mulai dari perlindungan terhadap kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan, hingga ketersediaan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menegaskan hal tersebut dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kota Layak Anak. Menurutnya, regulasi yang tengah disusun harus mampu menjawab persoalan nyata yang masih dihadapi anakanak, bukan hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan
Ia menyoroti sejumlah persoalan, seperti kekerasan terhadap anak, perundungan, eksploitasi, dan anak putus sekolah. Berbagai persoalan tersebut harus menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pemerintah mewujudkan Kota Layak Anak.
“Jangan sampai kita berhasil mendapatkan predikat Kota Layak Anak, tetapi masih ditemukan anak-anak yang mengalami kekerasan, putus sekolah, eksploitasi, perundungan, hingga tidak mendapatkan akses terhadap fasilitas publik yang aman,” katanya, Kamis (12/11).
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, perlindungan anak merupakan tanggung jawab konstitusional sekaligus moral pemerintah. Karena itu, Raperda KLA harus memiliki substansi kuat dan menjadi landasan perlindungan anak secara menyeluruh.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sistem pengaduan yang mudah diakses, termasuk oleh anak-anak korban kekerasan. Mekanisme pelaporan juga harus menjamin kerahasiaan identitas korban agar mereka merasa aman ketika mencari perlindungan.
Selain itu, diperlukan dukungan tenaga psikolog dan pendamping sosial untuk memastikan korban mendapatkan penanganan yang tepat. Sebab, penanganan kasus kekerasan tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi harus disertai pendampingan psikologis, perlindungan berkelanjutan, dan kepastian memperoleh keadilan
Syaufwan juga mengingatkan pentingnya pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Fasilitas publik dan layanan pemerintah harus dirancang agar dapat diakses seluruh anak tanpa terkecuali, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ruang publik yang aman.
Di sisi lain, perkembangan teknologi turut menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Karena itu, Raperda KLA perlu mengatur upaya pencegahan ancaman di ruang digital, seperti perundungan siber dan eksploitasi seksual. Perlindungan anak harus mencakup lingkungan keluarga, sekolah, ruang publik, hingga dunia maya.
Ia juga menekankan perlunya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Pemerintah kota harus memastikan setiap kebijakan perlindungan anak dievaluasi secara berkala serta didukung alokasi anggaran yang transparan dan tepat sasaran.
“Kota Layak Anak bukan tentang seberapa tinggi penghargaan yang berhasil diraih, melainkan seberapa besar anakanak merasa aman, terlindungi, serta memiliki kesempatan sama untuk meraih masa depan,” pungkasnya. (zia/ko)






