SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, mengusulkan agar pembagian hasil kebun plasma sawit langsung ditransfer ke rekening masing-masing anggota koperasi. Langkah ini dinilai dapat mencegah ketimpangan sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan koperasi.
Menurut Rimbun, selama ini pembagian hasil yang bergantung kepada pengurus berpotensi menimbulkan ketidakjelasan. Bahkan, nominal yang diterima anggota disebut bisa berubah-ubah setiap bulan tanpa perhitungan yang transparan.
“Kalau boleh, anggota ini kalau dijadikan uang, ini masuk ke rekeningnya masing-masing. Enggak ada lagi tergantung pengurus yang membagi bulan ini dapat Rp300 ribu, bulan depan Rp100 ribu, bulan depannya lagi Rp500 ribu. Ini kita hindari,” tegas Rimbun, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai, pengurus koperasi tetap dapat menjalankan fungsi administrasi dan kelembagaan, tetapi tidak perlu memegang kendali atas seluruh pembagian hasil anggota. Sementara honorarium pengurus harus diatur secara terpisah dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Selain transparansi pembagian hasil, Rimbun juga menyoroti dugaan penguasaan kebun plasma oleh masyarakat luar daerah. Padahal, program plasma seharusnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar perkebunan.
“Kalau orang luarnya menikmati, orang lokal menonton. Nah, ini pemikiran Pak Bupati untuk mengusulkan rencana perda itu,” katanya.
Karena itu, DPRD mendukung rencana Bupati Kotim Halikinnor mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penataan plasma sawit yang direncanakan masuk agenda pembahasan pada 2027.
Rimbun berharap penyusunan regulasi didahului kajian menyeluruh, termasuk mempelajari penerapan aturan di daerah lain. Ia juga mengingatkan agar materi Raperda tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ia berharap Perda tersebut nantinya mampu memperbaiki tata kelola koperasi, menjamin hak anggota, serta memastikan masyarakat lokal benar-benar menikmati manfaat ekonomi perkebunan sawit.(ko)





