MUARA TEWEH, kaltengonline.com – Seruan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak kembali menjadi sorotan di Barito Utara. Menyikapi ajakan Kepala DPPKB-P3A, Silas Patiung, agar masyarakat menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap kelompok rentan tersebut, Anggota DPRD Barito Utara, Jamilah, menegaskan bahwa komitmen moral harus dibarengi kebijakan konkret dan pengawasan yang kuat.
“Seruan ini penting, tapi lebih penting lagi adalah tindakan nyata. Kami di DPRD siap mengawal penguatan regulasi dan anggaran agar program perlindungan terhadap perempuan dan anak berjalan efektif,” tegas Jamilah.
Politisi PKS itu menekankan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi. Ia menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran, edukasi berkelanjutan, serta sistem pelaporan yang responsif dan berpihak pada korban.
“Kami akan mendorong adanya payung hukum daerah atau penguatan regulasi turunan yang lebih operasional. Harus ada mekanisme pencegahan dan penanganan yang jelas dan terkoordinasi,” ujarnya.
Jamilah juga menyatakan komitmen DPRD untuk bersinergi dengan DPPKB-P3A dalam menyusun kebijakan perlindungan yang terintegrasi, memastikan setiap kasus kekerasan ditangani secara tuntas, dan mencegah penyelesaian non-hukum yang dapat merugikan korban.(ko)
