MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Pelaksanaan perbaikan jalan akses hauling batu bara di wilayah Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, menuai sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Parmana Setiawan, menilai terdapat kesenjangan antara arahan pemerintah daerah dan realisasi pekerjaan di lapangan.
“Arahan yang diberikan adalah perbaikan dengan konstruksi rigid atau beton agar memiliki ketahanan optimal. Namun, implementasi yang kami lihat saat ini baru sebatas perkerasan agregat,” ujar Parmana Setiawan, Rabu (22/1). Politikus PKB tersebut menilai kondisi itu belum memenuhi standar yang ditetapkan maupun kebutuhan riil wilayah setempat.
Parmana menegaskan, ruas jalan tersebut merupakan akses bersama yang dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan. Ia menyebut PT BBN dan PT Batara Perkasa sebagai pihak yang aktif menggunakan jalur tersebut.
“Prinsip keadilan dan gotong royong harus diterapkan. Semua entitas usaha yang memanfaatkan jalan ini wajib duduk bersama untuk menyusun skema pembagian tanggung jawab perbaikan secara kolaboratif,” tegasnya.
Ia mendorong agar penyelesaian persoalan ini lahir dari inisiatif perusahaan, tanpa selalu bergantung pada instruksi atau intervensi dari pemerintah daerah maupun DPRD.
“Komunikasi dan kemitraan antarperusahaan adalah kunci. Jika satu pihak memiliki keterbatasan peralatan, dapat disinergikan dengan perusahaan lain yang memiliki kapasitas. Intinya, tanggung jawab kolektif harus diutamakan demi kepentingan bersama dan kelancaran distribusi,” pungkas Parmana.(ren/ko)
