SAMPIT, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Tahun 2027 sebagai forum strategis untuk menentukan arah pembangunan daerah ke depan pada Kamis (26/3). Dalam forum tersebut, Bupati Kotim Halikinnor menekankan pentingnya perencanaan yang fokus dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Halikinnor, Musrenbang RKPD menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Ia mengungkapkan, Kotim memiliki potensi besar di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, hingga perdagangan dan jasa. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus diselesaikan.
“Kita juga masih menghadapi sejumlah tantangan seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan dasar, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni serta peningkatan daya saing ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam penyusunan RKPD 2027, Halikinnor menegaskan pentingnya menyusun perencanaan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus selektif dalam menentukan program prioritas.
“Keterbatasan fiskal menuntun kita untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas, dengan fokus pada program-program yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti beberapa fokus utama pembangunan, di antaranya peningkatan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan kelistrikan,” tegasnya.
Selain itu, Halikinnor mengingatkan agar pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di daerah pemilihan.
“Saya berharap agar pokir yang diusulkan benar-benar berbasis pada kebutuhan dan permasalahan riil di daerah pemilihan masing-masing,” ujarnya.
Terkait program hibah dan bantuan sosial, ia menegaskan agar penyalurannya dilakukan secara selektif dan tepat sasaran agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Hibah dan bantuan sosial harus diberikan secara selektif, transparan dan akuntabel serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Untuk tahun 2027, Pemkab Kotim menargetkan sejumlah indikator pembangunan, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen, tingkat kemiskinan 4,06 persen, pengangguran terbuka 3,98 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 77,78.
Di akhir arahannya, Halikinnor menegaskan bahwa tidak semua usulan dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan keberanian dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Tidak semua usulan bisa kita akomodir. Keterbatasan anggaran memaksa kita untuk memilih dan pilihan itu harus berani, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tandasnya.(mif/ko)
