Rakor TPAKD Resmi Dibuka, Akses Keuangan Inklusif Jadi Fondasi Ekonomi Daerah

oleh
oleh
B P Girsang
B P Girsang

MUARA TEWEH, Kaltengonline.com -Bupati Barito Utara melalui Asisten II Setda, B P Girsang, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I serta Coaching Clinic Triwulan I Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat A Setda, Kantor Bupati Batara, Selasa (14/4) itu dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari wilayah Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Girsang menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki arti sangat penting dan strategis. Menurutnya, forum ini menjadi sarana sinergi, koordinasi, serta konsolidasi antarpemangku kepentingan untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah.

Ditegaskannya bahwa akses keuangan yang inklusif merupakan fondasi utama dalam memperkuat struktur perekonomian daerah. Akses tersebut dinilainya mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperluas kesempatan usaha. Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika ekonomi nasional, daerah dituntut semakin adaptif dan inovatif.

Baca Juga:  Wabup Felix Dorong Program 11.12 Dikawal Bersama untuk Percepatan Pembangunan Barito Utara

“Oleh karena itu, keberadaan TPAKD menjadi sangat krusial sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam memperluas akses layanan keuangan yang merata, terjangkau, dan berkelanjutan,” tegas Girsang.

Lebih lanjut, Asisten II itu menjelaskan bahwa melalui rakor ini, diharapkan seluruh pihak dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program kerja TPAKD pada periode sebelumnya. Selain itu, peserta juga diminta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan agar setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Girsang mengingatkan bahwa upaya mendorong inklusi keuangan tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, otoritas, lembaga jasa keuangan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat. Kita harus memastikan layanan keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, petani, serta kelompok masyarakat di wilayah terpencil,” pungkasnya. (ren/nue/ko)