PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mulai mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Palangka Raya. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah antisipatif, guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha. Ia menekankan, pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam meredam dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi.
Meskipun yang mengalami penyesuaian adalah BBM non-subsidi, efek domino tetap tidak bisa dihindari, terutama pada sektor distribusi barang dan kebutuhan pokok. “Biasanya kenaikan BBM ini akan berdampak berantai. Ongkos transportasi naik, biaya distribusi meningkat, dan pada akhirnya harga barang di pasaran juga ikut terdongkrak,” ujarnya, Rabu (22/4).
Noorkhalis menyebutkan, langkah konkret seperti pengawasan harga di pasar, serta memastikan ketersediaan bahan pokok harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Selain itu, koordinasi lintas instansi juga dinilai penting, agar gejolak harga energi tidak berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
“Kami tentu akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mendorong agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada masyarakat,” tambahnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan, masyarakat untuk tetap bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan aksi borong yang dapat memicu kelangkaan barang. (ham/ko)
