PALANGKA RAYA, kaltengonline.com – Menjelang pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026, dinamika mulai menghangat. Salah satunya dipicu oleh rilis survei yang dilakukan In-depth Politics terhadap mahasiswa di delapan fakultas di lingkungan kampus UPR.
Survei tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai hasilnya terkesan mendiskreditkan salah satu kandidat yang disebut-sebut akan maju dalam kontestasi Rektor UPR periode 2026–2030.
Tidak hanya itu, metode dan tujuan survei pun ikut dipertanyakan. Ada dugaan bahwa survei tersebut sarat kepentingan tertentu dan berpotensi membentuk opini publik secara tidak objektif.
Praktisi hukum sekaligus tokoh muda Dayak, Dr. Ari Yunus Hendrawan, turut angkat bicara. Ia menduga adanya potensi manipulasi data melalui penggunaan Google Form yang dinilai tidak memiliki mekanisme kontrol responden yang jelas.
“Survei ini diduga merupakan bentuk pemutarbalikan fakta. Tanpa verifikasi responden yang valid, angka yang disajikan diragukan mencerminkan suara mahasiswa. Justru ada indikasi ini pesanan pihak tertentu yang ingin menggiring opini dan mendepak putra daerah dari kursi pimpinan di tanahnya sendiri,” tegas Ari, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN).
Sementara itu, pihak In-depth Politics membantah tudingan tersebut. Saat dikonfirmasi sebelum publikasi hasil survei, perwakilan mereka menegaskan bahwa survei dilakukan secara independen tanpa pesanan dari pihak manapun.
“Ini murni hasil survei, tidak ada pesanan. Pendanaannya juga menggunakan dana pribadi sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan UPR,” ujar perwakilan In-depth Politics kepada media, waktu itu. (ko)
