MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX tahun 2026 di Kabupaten Barito Utara menjadi momentum krusial bagi penguatan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
Dalam upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati pada Senin (27/04). Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara tegas menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program daerah dengan visi nasional Asta Cita guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT, dalam amanatnya menekankan bahwa kemandirian daerah melalui otonomi harus dibarengi dengan koordinasi yang ketat terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Fokus utama pembangunan saat ini bertumpu pada delapan klaster program kerja prioritas nasional yang harus diakomodasi sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk mencapai target Indonesia Emas.
Ketua DPRD Barito Utara Ir Hj Mery Rukaini MIP menyatakan dukungan penuh atas arah kebijakan pemerintah. Beliau menegaskan bahwa legislatif akan mengawal ketat implementasi delapan klaster prioritas yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan, serta percepatan penurunan kemiskinan.
“Kami di lembaga legislatif memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap arah kebijakan yang disampaikan Bupati.
Penyelarasan Asta Cita di tingkat daerah merupakan langkah mutlak agar gerak pembangunan kita tetap sinkron dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045,”tuturnya.
Selain itu Mery juga menyoroti peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menerjemahkan semangat otonomi daerah melalui pelayanan publik yang inovatif.
Dirinya berharap kedelapan klaster tersebut tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kerja keras yang profesional dan transparan.
“Mari kita jadikan semangat otonomi sebagai pemicu untuk bekerja lebih sinkron dan inovatif.
Kami sangat mendukung percepatan program prioritas nasional di Barito Utara, terutama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan guna mewujudkan kemandirian daerah yang nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (bn/nue/ko)
