PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, menanggapi temuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, terkait ketidaktepatan penyaluran bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, sekitar 40 persen penerima bantuan tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria.
Menurut Sigit, persoalan itu tidak lepas dari penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menilai, meski secara aturan DTSEN wajib digunakan pemerintah daerah, namun dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data.
“Jadi Pemda kalau menyalurkan bantuan harus menggunakan DTSEN, tidak boleh pemerintah punya data sendiri. Tapi dalam praktiknya DTSEN ini juga banyak yang tidak tepat,” ujarnya, Rabu (6/5) Kendati demikian, Sigit meminta masyarakat tidak perlu cemas. Ia memastikan, pemerintah bersama tim terkait terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan.
“Apalagi pak gubernur juga sudah meminta agar menahan kartu masyarakat yang tidak layak mendapat bantuan. Kemudian masyarakat yang tidak mampu tetapi belum dapat KHBS, akan didata supaya secepatnya disalurkan,” tambahnya.
Politikus dari PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, proses pendataan melibatkan berbagai unsur, mulai dari tingkat RT/RW hingga Dinas Sosial. Dengan keterlibatan tim yang turun langsung ke lapangan, kondisi riil masyarakat diharapkan dapat terdata lebih akurat.
“Dengan tim yang langsung turun ke lapangan maka kondisi riil akan bisa dilihat secara langsung, sehingga data yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sigit menegaskan, DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program KHBS agar berjalan optimal, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.
“Di satu sisi DPRD Kota Palangka Raya akan mengawal berbagai proses realisasi program unggulan pemerintah provinsi ini, supaya bisa terimplementasi dengan optimal di tengah masyarakat,” pungkas Sigit. (ham/ko)
