PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Di tengah berbagai program pembangunan yang terus berjalan, masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kalimantan Tengah (Kalteng) ternyata masih bergelut dengan persoalan- persoalan dasar yang belum sepenuhnya teratasi.
Jalan lingkungan yang rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, hingga minimnya penerangan jalan umum menjadi keluhan yang paling banyak disuarakan warga kepada DPRD Kalteng saat masa reses.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Hj Siti Nafsiah, usai menyerap aspirasi masyarakat di Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas beberapa waktu lalu. Menurutnya, persoalan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendesak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sebagian besar masyarakat masih berharap adanya peningkatan infrastruktur lingkungan karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari mereka,” katanya, Rabu (17/6).
Dari berbagai usulan yang diterima, masalah drainase dan jalan lingkungan menjadi isu yang paling dominan.
Warga menginginkan perbaikan sejumlah ruas jalan, penanganan titik-titik genangan saat hujan, serta pembangunan saluran air yang lebih memadai untuk mengurangi risiko banjir di kawasan permukiman.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti minimnya fasilitas penerangan jalan umum di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan warga saat beraktivitas pada malam hari.
Siti menilai aspirasi yang muncul menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap infrastruktur dasar masih menjadi prioritas masyarakat dibandingkan program-program lain. Sebab, keberadaan jalan yang layak, lingkungan yang bebas genangan, serta fasilitas umum yang memadai merupakan penunjang utama aktivitas ekonomi dan sosial warga.
Di samping persoalan infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan dukungan bagi pelaku usaha kecil, bantuan sosial, peningkatan layanan kesehatan, beasiswa pendidikan, hingga bantuan untuk sarana dan prasarana keagamaan.
Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan perjuangan DPRD dalam pembahasan program pembangunan daerah agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran pemerintah.
“Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami kawal dan perjuangkan. Yang terpenting, kebutuhan masyarakat yang paling mendesak bisa mendapatkan perhatian dan solusi secara bertahap,” ujarnya.
Reses tersebut menjadi gambaran bahwa di balik berbagai agenda pembangunan daerah, masyarakat masih menaruh harapan besar pada penyelesaian persoalan-persoalan mendasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Infrastruktur lingkungan yang layak masih menjadi kebutuhan utama yang diharapkan segera terwujud. (ovi/ans/ko)
