PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Masih adanya sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah yang belum terjangkau jaringan internet menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah. Di tengah semakin masifnya layanan publik berbasis digital, keterbatasan akses internet bukan lagi sekadar persoalan sinyal, tetapi telah menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga peluang ekonomi.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menegaskan pemerataan akses internet harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat penghapusan wilayah blank spot agar masyarakat di pelosok memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi informasi.
“Target kita jelas, menuju nol blank spot di Kalimantan Tengah. Jangan sampai masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses internet hanya karena tinggal di wilayah pedalaman atau terpencil,” ujarnya, Jumat (17/7).
Okki mengatakan, perkembangan teknologi telah mengubah internet menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hampir seluruh aktivitas kini bergantung pada konektivitas digital, mulai dari proses belajar mengajar, pelayanan administrasi pemerintahan, transaksi perbankan, hingga pemasaran produk usaha masyarakat.
Karena itu, menurut politisi Partai Golkar tersebut, pemerataan jaringan internet tidak boleh dipandang hanya sebagai pembangunan sektor telekomunikasi, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Ia menilai, masih adanya daerah yang belum terlayani jaringan internet berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedalaman. Masyarakat di daerah terpencil akan semakin tertinggal apabila akses terhadap informasi dan layanan digital tidak segera diperbaiki.
“Ketika akses internet sudah merata, masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi, meningkatkan kualitas pendidikan, mengakses layanan pemerintahan, hingga membuka peluang usaha dan ekonomi kreatif. Dampaknya bukan hanya pada komunikasi, tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Okki menambahkan, transformasi digital yang saat ini terus didorong pemerintah harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur pendukung. Program digitalisasi pelayanan publik, pendidikan berbasis teknologi, hingga pengembangan UMKM akan sulit berjalan optimal apabila masih terdapat wilayah yang mengalami keterbatasan jaringan.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan jaringan. Semua warga Kalimantan Tengah harus memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi agar pembangunan berjalan lebih inklusif dan manfaatnya bisa dirasakan secara merata,” tegasnya. (zia/ans/ko)
