Pangkalan Bun, kaltengonline.com Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Hj. Nurhidayah, memanggil jajaran manajemen PT PLN (Persero) UP3 Pangkalan Bun untuk meminta kepastian terkait berakhirnya pemadaman listrik bergilir yang terus dikeluhkan masyarakat. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk respons pemerintah daerah atas banyaknya keluhan warga yang terdampak.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Kobar, Senin (27/7/2026), membahas penyebab terjadinya pemadaman serta langkah-langkah yang tengah dilakukan PLN untuk memulihkan pasokan listrik di wilayah Kotawaringin Barat.
Dalam pertemuan itu, Nurhidayah menegaskan persoalan kelistrikan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang memengaruhi hampir seluruh aktivitas masyarakat sehingga penyelesaiannya tidak boleh berlarut-larut.
“Saya ingin mendapatkan kepastian langsung dari PLN mengenai kapan pemadaman bergilir ini berakhir. Masyarakat membutuhkan kejelasan karena dampaknya sudah dirasakan di berbagai sektor,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan pihak PLN melalui Wakil Bupati. Namun, karena pemadaman bergilir masih terus terjadi, ia memutuskan meminta penjelasan langsung dari manajemen PLN sekaligus menanyakan target normalisasi pasokan listrik.
Menurut Nurhidayah, dampak pemadaman tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pelaku usaha, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, ia meminta PLN memberikan kepastian agar masyarakat tidak terus dihantui ketidakjelasan.
Bupati juga menepis anggapan yang beredar di media sosial bahwa pemerintah daerah tidak terdampak pemadaman listrik. Ia menjelaskan rumah dinas tetap memiliki pasokan listrik karena menggunakan genset pribadi yang telah tersedia sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.
Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) UP3 Pangkalan Bun, Saut Pardomuan Pandjaitan, menjelaskan pemadaman bergilir dipicu gangguan pada tiga unit pembangkit di sistem interkoneksi Kalimantan, termasuk PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan listrik mengalami defisit sehingga pengaturan beban menjadi langkah yang harus ditempuh.
Menurut Saut, berdasarkan perkembangan terbaru, proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua pekan. PLN menargetkan pada pekan kedua Agustus 2026 sistem kelistrikan kembali normal sehingga pemadaman bergilir dapat dihentikan, dengan catatan tidak terjadi gangguan baru.
Selama masa pemulihan, PLN akan mengoptimalkan seluruh pembangkit yang tersedia, termasuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kumai. Pelanggan industri yang memiliki genset juga diimbau menggunakannya untuk sementara waktu guna membantu mengurangi beban sistem kelistrikan.
Menutup pertemuan tersebut, Bupati Nurhidayah menegaskan pemerintah daerah akan terus mengawal komitmen PLN hingga pasokan listrik benar-benar kembali normal. Ia berharap target penghentian pemadaman bergilir pada pekan kedua Agustus 2026 dapat terealisasi sehingga masyarakat kembali menikmati layanan listrik yang andal.
