Pangkalan Bun, kaltengonline.com -Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengambil langkah tegas menyikapi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU. Bupati Kobar Hj Nurhidayah memanggil PT Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, aparat kepolisian, dan TNI untuk membahas dugaan praktik pelangsiran BBM subsidi yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama antrean.
Dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu (29/7/2026), perhatian tertuju pada dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi. Sistem yang seharusnya memastikan penyaluran tepat sasaran diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pembelian BBM secara berulang.
Salah satu sorotan dalam rapat adalah adanya dugaan pelangsir yang menggunakan kendaraan berbeda,bahkan kendaraan roda empat bernilai tinggi, untuk memperoleh BBM subsidi. Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bahan bakar bersubsidi.
Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Lucky Haryanto, menegaskan barcode BBM subsidi hanya berlaku untuk kendaraan yang telah terdaftar. Operator SPBU juga diwajibkan mencocokkan barcode dengan nomor polisi kendaraan sebelum melayani pengisian.
