PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya ancaman hidrometeorologi dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, usai mengikuti Rapat Koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (30/7).
Felix menegaskan, kehadiran pihaknya dalam rapat koordinasi tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah. Menurutnya, koordinasi yang intensif menjadi kunci dalam menyelaraskan langkah antarinstansi di tengah ancaman bencana yang kian kompleks.
“Kehadiran kami dalam Rapat Koordinasi bersama BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini sangat penting bagi Kabupaten Barito Utara. Ini adalah wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun ancaman bencana lainnya di wilayah Kalimantan Tengah,” ujar Felix.
Ia menambahkan, melalui koordinasi yang intensif tersebut, Pemkab Barito Utara siap menyelaraskan langkah, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kecepatan respons penanganan darurat di lapangan. Hal ini dilakukan demi melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalkan dampak kerugian akibat bencana.
Sementara itu Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto dalam paparannya mengungkapkan bahwa per 30 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.345 kejadian bencana secara nasional. Bencana alam didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,10 persen dan bencana geologi 0,90 persen, dengan urutan kejadian meliputi banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan kekeringan.
BNPB memprediksi puncak risiko akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 dengan kategori risiko tinggi yang meluas, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Adapun provinsi yang masuk dalam kategori tersebut meliputi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi.
“Potensi El-Nino Kuat diprediksi memicu cuaca yang jauh lebih kering sejak pertengahan 2026 hingga awal 2027. Per Juli 2026, tercatat 48.458,93 hektare lahan terbakar di 6 provinsi prioritas,” papar Suharyanto.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mendorong penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait. Agustiar mengungkapkan bahwa kondisi karhutla di Kalteng memerlukan perhatian serius menyusul meningkatnya titik api dan kemunculan kabut asap selama Juli 2026.
Berdasarkan laporan Pemprov Kalteng, luas lahan yang terbakar telah mencapai 3.096,52 hektare.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
“Kondisi Karhutla di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya kejadian dan kondisi asap pada bulan Juli di sejumlah wilayah,” tegas Agustiar.
Pemprov Kalteng mengoptimalkan sejumlah langkah strategis melalui Operasi Gabungan yang melibatkan 10.700 personel dari pemda, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan.
Operasi tersebut berlangsung melalui jalur darat, sungai, dan udara di wilayah rawan seperti Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau dan Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya. (ren/nue/ko)
