PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Nasib keberlanjutan program beasiswa Kalteng Berkah pada tahun anggaran 2027, menjadi sorotan serius DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Ketersediaan alokasi dana dituntut untuk dihitung secara cermat dan komprehensif, demi memastikan seluruh mahasiswa penerima bantuan dapat menuntaskan pendidikannya tanpa hambatan biaya.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menyampaikan kekhawatirannya, terkait minimnya proyeksi kenaikan anggaran pada 2027. Ia menilai, peningkatan alokasi yang terbilang kecil tersebut berisiko gagal menutup seluruh kebutuhan pembiayaan pendidikan, khususnya keberlanjutan program beasiswa Kalteng Berkah.
“Justru yang kita pertanyakan adalah tahun depan. Anggaran pada 2027 ini naiknya hanya sedikit, dari 5,2 triliun menjadi 5,4 triliun. Kalau dana tersebut harus membiayai semuanya, termasuk beasiswa Kalteng Berkah, kami khawatir dananya tidak cukup sehingga mahasiswa malah terancam putus kuliah,” ujar Sugiyarto di Palangka Raya, Senin (10/8).
Ia mendesak, pemerintah provinsi untuk menghitung total kebutuhan beasiswa secara menyeluruh agar bantuan tidak terhenti di tengah jalan. Sugiyarto mengingatkan, jangan sampai mahasiswa hanya menerima pencairan pada beberapa semester awal, lalu dihentikan pada semester berikutnya karena alasan ketiadaan dana.
“Jangan hanya membiayai semester satu, dua, dan tiga, lalu semester empatnya libur. Nah, ini kan akan menjadi masalah besar bagi mahasiswa,” tegasnya.
Lebih lanjut, politikus ini menjelaskan, bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 saat ini masih berproses. Oleh karena itu, besaran pasti alokasi untuk program beasiswa belum dapat dikunci. DPRD berkomitmen untuk mencermati lebih tajam postur pembiayaan pendidikan pada tahapan pembahasan selanjutnya.
Menurutnya, keberlanjutan program beasiswa Kalteng Berkah harus menjadi atensi utama. Program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kemudahan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas.
“Kami terus mengingatkan hal ini karena program tersebut merupakan janji Gubernur. Jadi, pembiayaannya mutlak harus ter-cover dengan aman di anggaran 2027,” tekannya. (zia/rif/ko)
