PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Napari, memimpin langsung Rapat Koordinasi Sinergi Partisipasi Masyarakat, Pengendalian Inflasi, dan Optimalisasi Kanal Pembayaran Digital (QRIS, E-Commerce, dan UE Reader) dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Kota Palangka Raya, Senin (10/8).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak dan anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Palangka Raya.
Rakor ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam mendorong transformasi digital pelayanan dan pengelolaan penerimaan daerah. Dalam arahannya, Fairid Naparin menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui berbagai ruang partisipasi, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perlu menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, program pembangunan yang dilaksanakan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucap Fairid.
Selain itu sambung Fairid, pengendalian infl asi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya.
Dalam konteks digitalisasi daerah, rapat juga membahas optimalisasi kanal pembayaran digital, antara lain melalui QRIS, E-Commerce, dan UE Reader, sebagai bagian dari transformasi sistem pembayaran daerah.
Disebutkan Fairid, pemanfaatan kanal digital dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran sekaligus meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan daerah.
“Sinergi antara partisipasi masyarakat, pengendalian inflasi, dan transformasi digital diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkasnya. (hms/ans/ko)
