PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah pusat menambah alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota. Namun, Pemerintah Kota Palangka Raya menerangkan belum mendapat kepastian apakah akan menerima alokasi tambahan tersebut.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan maupun surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pembagian tambahan dana tersebut.
“Belum, belum, belum. Sampai kita belum ada. Belum ada, maksudnya belum ada juklak, maksudnya petunjuk resminya yang memang surat dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Fairid, Minggu (20/9).
Fairid menjelaskan informasi mengenai adanya tambahan BTT memang sudah diterima Pemko Palangka Raya. Namun, pemerintah daerah belum mengetahui secara pasti mekanisme penyaluran maupun daerah yang akan mendapatkan alokasi tersebut.
“Ya mungkin ada wacana yang sedang dipersiapkan. Biasanya pasti kami akan diinformasikan, terutama dari Dirjen Bina Keuangan Daerah,” katanya.
Fairid menjelaskan, Pemko Palangka Raya masih berkomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Komunikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kejelasan terkait penyaluran tambahan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan karhutla.
“Kita kan cukup intens komunikasi dengan Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah. Memang ada katanya, tapi belum tahu tepatnya ke mana. Apakah mungkin tingkat provinsi atau kabupaten-kota? Nanti kita koordinasi lebih lanjut,” jelasnya.
Yang jelas, penanganan terdepan yang Pemko Palangka Raya lakukan saat ini adalah dengan mengerahkan bantuan dari masing-masing OPD untuk membantu petugas yang sedang memadamkan api dan pembasahan di titik lokasi panas maupun bekas karhutla terjadi. (afa/ans/ko)
