PANGKALAN BUN, Kaltengonline.com – Polisi memburu pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Salah satu kasus yang kini ditelusuri berada di Kecamatan Kumai, setelah muncul dugaan sebuah bom dilempar ke lokasi dan kemudian memicu kebakaran.
Kasatreskrim Polres Kotawaringin Barat AKP Gusti Muhammad Rifa Adabi mengatakan penyelidikan terhadap kasus karhutla terus dikembangkan. Polisi masih mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi pelaku dan memastikan rangkaian kejadian di lapangan.
“Upaya-upaya hukum terus dilakukan,” kata Gusti, Jumat (25/9/2026).
Dalam penanganan kasus karhutla, polisi telah memeriksa delapan orang. Dari pemeriksaan tersebut, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih membuka kemungkinan pengembangan perkara berdasarkan bukti dan keterangan yang ditemukan.
Untuk kasus di Kumai, polisi kini mencari orang yang diduga melempar bom ke sebuah lokasi. Setelah kejadian itu, terjadi kebakaran yang menjadi perhatian petugas. Polisi masih menelusuri hubungan antara dugaan pelemparan tersebut dan kebakaran yang muncul.
Gusti mengatakan proses penyelidikan membutuhkan informasi dari masyarakat, terutama mereka yang mengetahui langsung kejadian atau melihat aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi kebakaran.
Ia meminta warga tidak menunggu informasi menyebar di media sosial sebelum melapor kepada polisi. Laporan yang diterima sejak awal memungkinkan petugas segera mendatangi lokasi dan melakukan tindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum.
“Harapan kami masyarakat begitu mengetahui kejadian langsung lapor polisi, biar bisa kita lakukan penindakan,” ujar Gusti.
Menurut dia, kerja sama masyarakat penting dalam pengungkapan kasus karhutla. Informasi yang terlambat dapat membuat petugas kehilangan jejak orang yang diduga sebagai pelaku.
“Biasanya kalau sudah viral, pelaku sudah kabur duluan,” kata Gusti.
Polisi masih melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan pembakaran lahan, termasuk peristiwa di Kumai. Bukti dan keterangan dari lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
