PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Angka pengangguran di Kota Palangka Raya masih menjadi pekerjaan rumah serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, tercatat sekitar 8.175 orang belum memiliki pekerjaan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, meminta persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi angka. Menurutnya, pemerintah perlu melihat berbagai faktor yang memengaruhi tingginya jumlah pencari kerja, termasuk pertumbuhan penduduk dan arus perpindahan masyarakat dari daerah lain ke Palangka Raya.
“Angka pengangguran yang meningkat tidak serta-merta seluruhnya berasal dari penduduk asli Kota Palangka Raya. Ada kemungkinan terjadi arus perpindahan penduduk dari daerah lain ke Palangka Raya sehingga jumlah pencari kerja semakin bertambah,” ujarnya, Senin (10/8).
Menurut Jati, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan. Pertumbuhan pencari kerja harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Jika tidak, kata dia, kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja akan semakin lebar.
Karena itu, Jati mendorong Pemkot Palangka Raya tidak hanya mengandalkan program penyaluran tenaga kerja. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor-sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.
“Pemerintah perlu lebih aktif dalam membuka dan menciptakan peluang kerja melalui pengembangan dunia usaha. Sektor usaha di Palangka Raya terus berkembang, sehingga perlu sinergi yang kuat antara pemerintah dan pihak swasta untuk memperluas kesempatan kerja,” katanya.
Jati melihat perkembangan dunia usaha di Palangka Raya sebenarnya memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Namun, peluang tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha sehat dan mendorong perusahaan memperluas kegiatan bisnisnya.
Tak hanya perusahaan besar, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dinilai memiliki peran penting. Selain menjadi penggerak ekonomi masyarakat, UMKM berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah pun diminta memperkuat pembinaan UMKM. Mulai peningkatan kapasitas pelaku usaha, akses permodalan, hingga membuka pasar yang lebih luas.
“UMKM ini juga harus diperhatikan karena potensinya besar untuk membuka lapangan pekerjaan. Jangan hanya mengandalkan perusahaan besar dalam menyerap tenaga kerja,” tegasnya.
Jati juga mendorong kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta terus diperluas. Menurutnya, kerja sama tersebut penting untuk membangun ekosistem usaha yang lebih kuat sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat.
Sejumlah sektor dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Di antaranya pariwisata, kuliner, UMKM, perbengkelan hingga biro perjalanan.
“DPRD juga terus mendorong instansi terkait agar membuka dan mengembangkan peluang usaha di berbagai sektor, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk bekerja maupun membuka usaha sendiri,” pungkasnya. (zia/ko)
