PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) senilai kurang lebih Rp350 miliar, resmi dimasukkan ke dalam struktur pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2027. Angka strategis ini, disiapkan untuk menambal selisih antara proyeksi pendapatan dan total belanja daerah, meskipun tahun anggaran 2026 saat ini masih berjalan.
Anggota Komisi I sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menjelaskan pencantuman SiLPA di dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 adalah hal yang wajar. Langkah tersebut, merupakan bagian dari tata kelola perencanaan dan proyeksi keuangan daerah yang komprehensif.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak perlu menunggu hingga tahun anggaran 2026 berakhir, hanya untuk menakar potensi SiLPA yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan ke depan.
“Tidak masalah, karena sifatnya baru sebatas perkiraan atau proyeksi. Silpa bisa diproyeksikan dan diperkirakan sejak awal tanpa harus menunggu tutup buku di akhir tahun,” ujar Freddy, Jumat (21/8).
Politikus ini memaparkan, penyusunan APBD memang selalu berpegang pada sejumlah asumsi teknis, termasuk target pendapatan maupun skema pembiayaan.
Mengingat statusnya yang masih berupa perkiraan, angka Silpa Rp350 miliar tersebut, belumlah bersifat final dan sangat terbuka terhadap kemungkinan perubahan.
Freddy menyebutkan, besaran pasti SiLPA nantinya akan sangat bergantung pada kondisi riil keuangan serta realisasi serapan anggaran sepanjang tahun 2026. Terdapat sejumlah variabel di lapangan yang berpotensi menambah ataupun menyusutkan nilai proyeksi awal tersebut.
“Bisa saja angkanya nanti tepat, sedikit naik, atau justru berkurang. Misalnya, jika ada tagihan-tagihan yang urung terbayar, atau piutang serta dana bagi hasil yang masuk, itu semua otomatis akan menambah target Silpa kita,” terangnya.
Sebagai informasi, dalam kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027, total pendapatan daerah Pemprov Kalteng diproyeksikan menyentuh angka Rp5,3 triliun, sementara pos belanja mencapai sekitar Rp5,7 triliun. Selisih defisit inilah yang kemudian disiasati melalui pos pembiayaan daerah.
“Pendapatan daerah kita asumsikan Rp5,3 triliun dengan total belanja Rp5,7 triliun. Defisit tersebut kemudian ditutup dengan pembiayaan sebesar Rp350 miliar, sehingga postur APBD 2027 bisa klop atau seimbang di angka Rp5,7 triliun,” pungkas Freddy. (zia/rif/ko)
