KUALA KAPUAS, Kaltengonline.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Kabupaten Kapuas belum menunjukkan tanda mereda. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas pun kembali menggelar rapat koordinasi untuk menentukan langkah penanganan sekaligus membahas status bencana, Senin (31/8) malam.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas itu dipimpin Bupati Kapuas HM Wiyatno, didampingi Wakil Bupati Dodo dan Sekda Kapuas Usis I Sangkai. Kondisi terkini karhutla dan kekeringan menjadi fokus utama pembahasan.
Data yang dipaparkan BPBD Kapuas menunjukkan situasi cukup serius. Hingga 30 Agustus 2026, tercatat 14.517 titik panas (hotspot) dan 173 kejadian karhutla dengan total luasan area terbakar mencapai 1.002,92 hektare.
Kecamatan Mantangai menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yakni 8.173 titik. Disusul Kapuas Tengah 2.716 titik, Dadahup 953 titik, Timpah 821 titik, dan Kapuas Murung 708 titik.
Penanganan pun terus dilakukan. BPBD mencatat telah melaksanakan 121 kali pemadaman darat, tiga kali pemadaman udara melalui water bombing, serta 89 kali pengecekan hotspot dan kejadian karhutla.
Ancaman kekeringan turut memperberat kondisi. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di Kalimantan Tengah pada September 2026 berada pada kategori rendah, berkisar 0–100 milimeter. Kapuas juga masuk kategori siaga peringatan dini kekeringan meteorologis pada dasarian III Agustus.
Sejumlah wilayah bahkan mengalami hari tanpa hujan (HTH) kategori panjang hingga kekeringan ekstrem.
Dampaknya mulai dirasakan masyarakat. Ketersediaan air bersih menjadi persoalan, terutama setelah intrusi air laut ke Sungai Kapuas Murung membuat air baku Perumdam Kapuas menjadi asin.
Sejak 11 Agustus, Perumdam menerapkan sistem pengaliran air secara bergilir. Bagi wilayah yang tidak terjangkau jaringan, pasokan air dilakukan melalui mobil tangki, injeksi ke jaringan pipa, hingga distribusi langsung ke rumah pelanggan yang membutuhkan.
Status Bencana Dikaji Dalam rapat tersebut, mekanisme penetapan status keadaan darurat bencana juga menjadi pembahasan. Penilaian diawali dengan pengumpulan data melalui kaji cepat, kemudian dilanjutkan koordinasi lintas instansi untuk menghasilkan rekomendasi.
Ada lima aspek yang menjadi pertimbangan, yakni jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi. Sedikitnya tiga indikator menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian status kedaruratan.
Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan, penanganan karhutla dan kekeringan tidak boleh dilakukan secara parsial.
“Harus serius, terpadu dan berdasarkan data faktual di lapangan. Keselamatan dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Wiyatno meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan hingga desa. Pemantauan hotspot dan kejadian karhutla juga harus terus ditingkatkan. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak diminta menjadi perhatian utama.
Sebagai tindak lanjut, BPBD Kapuas menyiapkan rencana operasi melalui aktivasi Posko Induk dan Posko Sekretariat/Crisis Center di Kantor BPBD. Pos lapangan juga disiapkan di sejumlah wilayah rawan, antara lain Dadahup, Kapuas Murung, Basarang/Kapuas Barat, Kapuas Timur dan Mantangai.
Operasi akan mencakup pemadaman darat, pengecekan hotspot, patroli, sosialisasi kepada masyarakat, pengaktifan ruang oksigen, serta distribusi air bersih.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan dampak karhutla sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah ancaman kekeringan. (art/ko)
