PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Perjuangan memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta tumbal nyawa. Keselamatan para relawan yang berada di garis depan kini menjadi sorotan tajam, mengingat tingginya risiko yang mereka hadapi di tengah kepungan api dan asap beracun.
Merespons tragedi tersebut, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng, Junaidi, mendesak pemerintah agar tidak sekadar mengeksploitasi semangat kerelawanan warga. Ia menegaskan, para petugas yang berhari-hari meninggalkan keluarga, demi menjinakkan “si jago merah” mutlak mendapatkan dukungan finansial yang layak dan jaminan keselamatan berlapis.
“Apresiasi lewat kata-kata saja tidak cukup. Tidak mungkin mereka berminggu-minggu menjadi relawan, sementara keluarganya di rumah tidak makan. Artinya, pemerintah wajib mencairkan honorarium mereka. Saat kepala keluarga bertaruh nyawa di lapangan, anak dan istrinya di rumah harus terjamin kesejahteraannya,” tegas Junaidi, Jumat (18/9).
Selain jaminan finansial, Junaidi menyoroti pentingnya standar kelengkapan alat pelindung diri. Memadamkan Karhutla adalah tugas berisiko tinggi yang mempertemukan relawan dengan medan ekstrem, suhu panas, serta paparan polutan pekat yang menguras fisik. Oleh karena itu, ketersediaan unit pemadam dan sarana keselamatan wajib dipastikan kelayakannya sebelum personel diterjunkan.
Desakan ini mengemuka, menyusul gugurnya tiga relawan api di berbagai wilayah Kalteng akibat kondisi kesehatan yang memburuk usai bertugas. Ketiga pahlawan tanpa tanda jasa tersebut adalah, Ketua TSAK Jekan Raya Palangka Raya, Akhmad Rizani, yang wafat akibat kelelahan, relawan Damkar Huma Singgah Itah Kotawaringin Barat, Ahmadin alias Itam Madin, yang mengembuskan napas terakhir akibat sesak napas, serta Anto, relawan asal Desa Hanjalipan, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang juga gugur dengan keluhan serupa usai berjibaku memadamkan lahan.
Rangkaian tragedi memilukan ini menjadi alarm keras bahwa penanganan Karhutla tidak boleh mengabaikan kondisi ketahanan fisik personel. Di sisi lain, Junaidi turut menyinggung, wacana kucuran dana bantuan penanggulangan bencana sebesar Rp40 miliar dari pemerintah pusat, serta rencana distribusi anggaran tambahan senilai Rp760 miliar untuk provinsi terdampak.
Terkait janji kucuran dana jumbo tersebut, politikus ini mendesak agar realisasinya segera dikawal untuk memperkuat infrastruktur dan logistik personel di lapangan.
“Mudah-mudahan anggaran itu benar-benar ada wujudnya. Jangan sampai janji manis ini sekadar menjadi angin surga atau penghibur sesaat dari Jakarta,” pungkasnya. (zia/ko)
