PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Keterlambatan pembayaran honor relawan pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Palangka Raya, memantik sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Hingga kini, sejumlah relawan yang bertaruh nyawa di garis depan dikabarkan masih menanti pencairan hak mereka yang dipatok sebesar Rp100 ribu per hari.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah, mengungkapkan keluhan terkait tunggakan keringat para relawan tersebut telah sampai ke telinga wakil rakyat. Isu krusial ini pun langsung dicecar dan dipertanyakan secara tegas, dalam agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.
“Kami menerima banyak laporan, mengapa hak kawan-kawan relawan di lapangan ini belum juga dibayarkan? Keluhan itu jelas masuk ke dewan,” ujar Rusdiansyah, Kamis (1/10).
Ia menegaskan, relawan memiliki peran yang sangat vital dalam misi penanggulangan bencana kabut asap. Sebagai elemen masyarakat yang turun langsung mendampingi pemerintah dan aparat keamanan, peluh serta dedikasi mereka dalam menjinakkan kobaran api tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah daerah.
Merespons desakan dewan, Rusdiansyah membeberkan, pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengonfirmasi, telah menyiapkan suntikan dana tambahan sebesar Rp2 miliar khusus untuk menyokong biaya penanganan Karhutla.
“Makanya kemarin dari pihak BKAD sudah menyatakan secara langsung bahwa ada alokasi anggaran tambahan sebanyak Rp2 miliar,” tegasnya.
Kendati demikian, pencairan dana segar tersebut belum bisa langsung dieksekusi. Saat ini, draf APBD Perubahan 2026 masih tertahan pada tahap evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Imbasnya, seluruh pos pembiayaan darurat Karhutla, termasuk pelunasan honor relawan yang tertunggak, harus menunggu pengesahan secara definitif.
“Secara dokumen APBD sudah rampung, artinya kita tinggal menunggu hasil evaluasi gubernur. Setelah tahap itu selesai, APBD Perubahan bisa segera ditindaklanjuti dan dieksekusi di lapangan,” jelasnya.
Politikus ini menambahkan, tambahan dana Rp2 miliar tersebut bersumber dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran darurat ini sengaja disiagakan untuk membiayai seluruh operasional status tanggap darurat Karhutla, sekaligus membereskan rentetan utang kewajiban pemerintah yang masih berjalan.
“Tambahan BTT Rp2 miliar untuk tahun ini memang diprioritaskan, salah satunya karena masih banyaknya tunggakan hak kawan-kawan relawan tersebut yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya. (zia/ko)
