MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten (Pem kab) Barito Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) serta Laporan Kegiatan Penanaman Mo dal (LKPM), di Gedung Balai Antang, Rabu (14/10).
Acara yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha dari berbagai sektor ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y Tingan, dengan didampingi Kepala DPMPTSP Barito Utara, Syahmiludin A Surapati. Prosesi pembukaan ditandai dengan penyerahan materi secara simbolis, sekaligus pengalungan tanda peserta.
Penyelenggaraan Bimtek ini, bertujuan untuk mengedukasi para pelaku usaha mengenai tata cara penyampaian LKPM secara akurat, tepat waktu, dan transparan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kepatuhan pelaporan LKPM dinilai sangat krusial karena menjadi tolok ukur realisasi investasi daerah yang berdampak langsung pada formulasi kebijakan ekonomi.
Langkah proaktif Pemkab ini, langsung mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Suhendra, menilai kegiatan tersebut sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam mendampingi para pelaku usaha agar bisa berkembang secara legal dan profesional.
“Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Balai Antang ini sangat positif dan patut kita apresiasi. Melalui Bimtek dan sosialisasi ini, masyarakat serta para pelaku usaha dibekali pemahaman komprehensif mengenai prosedur perizinan berusaha berbasis risiko, serta pentingnya pelaporan LKPM secara rutin,” ujar Suhendra.
Ia meyakini, fasilitasi yang maksimal dari Pemkab akan berbanding lurus dengan peningkatan keakuratan data dan informasi investasi di wilayah Barito Utara. Dengan basis data yang solid, pemerintah daerah bakal memiliki landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan pembangunan secara efektif ke depannya.
“Kami di lembaga legislatif sangat mendorong agar pelayanan perizinan di Barito Utara terus ditingkatkan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan,” ulasnya. Harapannya, hal ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan administrasi, tetapi juga mampu merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru, memperkuat iklim investasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (bn/ko)
