PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa, menyampaikan kritik dan aspirasi secara santun tanpa mengabaikan etika serta adab.
Imbauan tersebut disampaikan Ketua Umum MUI Kalteng Prof Dr Khairil Anwar, Ketua PW Nahdlatul Ulama (NU) Kalteng Dr HM Wahyudie F Dirun, Ketua PW Muhammadiyah Kalteng Prof Dr Ahmad Syar’i, Ketua LDII Kalteng Drs Nurprayudi, dan Ketua DMI Kalteng Prof Bulkani. Mereka sepakat pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi karhutla, sekaligus mendorong masyarakat menjaga kebersamaan dalam menghadapi bencana tersebut.
Khairil Anwar mengatakan, umat Islam di Kalteng telah melaksanakan salat istiska sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Namun, hujan yang diharapkan belum juga datang. “Secara syariat agama, umat Islam di Kalteng sudah melaksanakan salat istiska, minta hujan kepada Allah, tapi belum terpenuhi. Hakikatnya Allah sedang menguji hamba-Nya,” ujarnya.
Wahyudie F Dirun menyampaikan, para pimpinan ormas Islam berencana menemui Gubernur Kalteng untuk membicarakan penanganan karhutla. Jika musim hujan baru tiba pada akhir November, ia menilai pemerintah perlu bergerak cepat dengan mengerahkan sarana, prasarana, fasilitas pendukung, serta anggaran yang memadai. Menurutnya, kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan penanganan secara optimal.
Ahmad Syar’i, yang diamini Nurprayudi, menegaskan karhutla merupakan persoalan bersama sehingga tidak tepat jika seluruh tanggung jawab dibebankan kepada pemerintah daerah. Ia mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi langsung kepada gubernur dengan cara santun dan menjunjung etika akademik. Syar’i juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Kalteng agar upaya penanganan karhutla mendapat dukungan yang memadai.
Wahyudie turut mengingatkan pentingnya menjaga etika saat menyampaikan kritik kepada kepala daerah. Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi, tetapi harus dilakukan dengan tetap menghormati pihak yang menjadi tujuan penyampaian pendapat. “Apa pun alasannya, gubernur itu simbol daerah,” katanya.
Nurprayudi menambahkan, kekeringan dan degradasi lingkungan turut memperbesar risiko karhutla di berbagai wilayah, tidak hanya di Kalimantan Tengah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi, berikhtiar, dan memohon ampunan kepada Allah SWT dalam menghadapi bencana tersebut. Para tokoh agama berharap persoalan karhutla disikapi melalui kerja sama dan pencarian solusi, bukan dengan saling menghujat yang justru dapat memperkeruh keadaan.(bud)
