MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menyegarkan susunan birokrasi, melalui perombakan dan pelantikan puluhan pejabat baru mendapat respons positif dari kalangan legislatif. Rotasi ini dinilai sebagai langkah strategis, untuk menggenjot efektivitas roda pemerintahan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik.
Apresiasi tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Naruk Saritani. Ia menyambut baik pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional yang dipimpin Bupati Barito Utara, H Shalahuddin ST MT, di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Jumat (23/10).
“Kami atas nama DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan apresiasi penuh, atas pelantikan dan penyegaran jabatan ini. Langkah tersebut, sangat krusial untuk memperkuat tata kelola birokrasi dan mengoptimalkan roda pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Naruk Saritani.
Lebih jauh, politikus ini mendesak, agar para pejabat yang baru dilantik tidak sekadar larut dalam euforia posisi baru. Mereka dituntut untuk segera beradaptasi dan membuktikan kinerjanya di lapangan melalui kerja nyata yang terukur.
“Kami berharap para pejabat yang baru diambil sumpahnya dapat langsung menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Tingkatkan kedisiplinan dan teruslah berinovasi demi mendorong percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam prosesi pelantikan yang turut dihadiri jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut, Shalahuddin menegaskan, setiap rotasi dan promosi didasarkan pada evaluasi kualifikasi serta kebutuhan organisasi. Kepala daerah mewanti-wanti para pejabat baru agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan memberikan dedikasi penuh di tempat tugas masing-masing.
Melalui penyegaran struktur pemerintahan ini, pihak legislatif optimistis bahwa percepatan program kerja pembangunan daerah dan perbaikan kualitas layanan publik dapat terealisasi secara maksimal pada tahun anggaran berjalan. (bn/ko)
