KUALA PEMBUANG, kaltengonline.com – Keterbatasan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Seruyan menjadi perhatian DPRD setempat. Pemerintah daerah diminta memastikan pendataan calon penerima dilakukan secara akurat agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengatakan keberlanjutan program BSPS patut disambut positif karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Namun, dengan alokasi hanya 248 unit rumah pada tahun anggaran 2026, proses penentuan penerima harus dilakukan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.
“Harapan saya, bantuan ini dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan penyalurannya harus tepat sasaran,” ujar Zuli Eko Prasetyo, kemarin.
Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses penyaluran bantuan. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan pendataan maupun penerima yang tidak sesuai dengan kriteria program.
Selain pengawasan, ia meminta Pemerintah Kabupaten Seruyan aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tahapan penyaluran BSPS. Dengan demikian, warga yang belum mendapatkan bantuan dapat memahami bahwa program tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai kuota dan prioritas.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak di Seruyan masih jauh lebih besar dibandingkan jumlah bantuan yang tersedia. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi secara menyeluruh agar warga yang belum terakomodasi tetap masuk dalam pendataan untuk penyaluran berikutnya.
“Kebutuhan rumah layak huni di Seruyan tentu lebih besar dari kuota yang ada. Karena itu, Pemkab perlu memberikan pemahaman bahwa penyalurannya dilakukan bergantian atau mengantre. Tugas pemerintah daerah adalah menginventarisasi data tersebut secara akurat,” pungkasnya.(ko)
