MUARA TEWEH , Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sei Rahayu II Kecamatan Teweh Tengah, Pj Kepala Desa Juju Baru Kecamatan Lahei, serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Linon Besi I, Kecamatan Gunung Purei.
Agenda strategis ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis, M.A.P., mewakili bupati, di Ruang Rapat C Setda setempat, Senin (9/11) pagi.
Prosesi sakral tersebut diawali dengan pembacaan naskah pelantikan dan pengucapan lafal sumpah janji jabatan di hadapan rohaniwan dan tamu undangan. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan, penyematan tanda pangkat jabatan kades, serta penandatanganan pakta integritas sebagai wujud komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih.
Membacakan sambutan tertulis Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., Sekda menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada para penjabat kades dan anggota BPD yang baru dilantik. Ia menginstruksikan agar para pejabat tersebut tidak berleha-leha, segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta memahami ritme kebutuhan warga setempat.
“Ingatlah bahwa jabatan ini bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah dan tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik. Laksanakan tugas dengan tulus, jaga kepercayaan publik, dan hadirkan program yang berdampak nyata bagi kemajuan desa,” tegas Muhlis mengutip arahan bupati.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya merajut sinergi antara aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga. Komunikasi yang harmonis di akar rumput dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, merakyat, serta sejalan dengan visi Barito Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing.
Di akhir arahannya, Sekda mengutarakan agar jajaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) beserta para camat terus mendampingi dan memberikan pembinaan kepada para pejabat baru tersebut.
Pembinaan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan desa berjalan efektif, mematuhi koridor hukum, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat dan responsif. Dengan demikian, kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa (ren/ko)
