PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Harapan masyarakat untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya masih belum menemui kepastian. Hingga saat ini, pemerintah daerah belum dapat memastikan jumlah formasi maupun jadwal pembukaan penerimaan CPNS.
Meski usulan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) telah disampaikan kepada pemerintah pusat, penetapan kuota dan pelaksanaan seleksi masih menunggu keputusan serta regulasi dari kementerian terkait.
Wali Kota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan pengajuan kebutuhan ASN telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Usulan tersebut dihimpun berdasarkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kita sudah sesuai mekanisme, kita ajukan ke pemerintah pusat. Formasi dan kebutuhan kita, nanti dari sana yang memberikan kepastian Pemkot dapat berapa. Belum, itu kan baru wacana, belum terlaksana,” ujarnya, Senin (9/11)).
Arbert menjelaskan, pengajuan kebutuhan pegawai merupakan proses yang dilakukan setiap tahun. Namun, jumlah formasi yang diusulkan pemerintah daerah tidak serta-merta menjadi kuota penerimaan. Sebab, keputusan akhir mengenai jumlah dan jenis formasi yang dibuka sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Setiap perangkat daerah terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan tenaga kerja sesuai kondisi dan kebutuhan organisasi masing-masing. Selanjutnya, usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan alokasi formasi yang dapat diberikan kepada daerah.
“Setiap kebutuhan perangkat daerah itu ada yang mengajukan. Tapi kita hanya mengajukan, ketetapannya dari pemerintah pusat. Formasi yang dibuka berapa, kita tunggu saja. Regulasinya belum,” jelasnya.
Menanggapi informasi mengenai rencana pembukaan pendaftaran CPNS pada November, Arbert menegaskan bahwa pemerintah daerah belum dapat memastikan kebenaran jadwal tersebut. Menurutnya, pelaksanaan teknis seleksi, termasuk penentuan waktu pendaftaran dan tahapan penerimaan, merupakan kewenangan kementerian terkait. (afa/ans/ko)
