Perda Kobar Larang Mengemis hingga Memberi Uang di Jalan, Kepedulian Tak Bisa Sembarangan

oleh
oleh

Pangkalan Bun, Kaltengonline.com – Memberi uang kepada pengemis di persimpangan jalan kerap dianggap sebagai bentuk kepedulian. Namun, di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), kebiasaan tersebut ternyata masuk dalam larangan yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

Aturan ini bukan hanya menyasar orang yang mengemis dan mengamen di fasilitas umum. Masyarakat yang memberikan uang maupun barang kepada pengemis dan pengamen di jalan juga menjadi bagian dari ketentuan yang diatur dalam perda tersebut.

Kasatpol PP Kobar, Syahrini, Minggu (15/11/2026), mengingatkan masyarakat agar memahami aturan tertib sosial tersebut. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 32 Perda Nomor 16 Tahun 2014 yang secara tegas melarang aktivitas mengemis dan mengamen di jalan maupun tempat umum lainnya.

Larangan tersebut tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Setiap orang juga dilarang mengoordinir kegiatan pengemis dan pengamen di jalan atau tempat umum lainnya. Dengan demikian, aturan ini turut menyasar pihak-pihak yang mengatur atau mengorganisasi aktivitas tersebut.

Perhatian lain dalam perda itu adalah eksploitasi anak. Penggunaan anak maupun bayi untuk kegiatan mengemis secara tegas dilarang. Ketentuan ini menjadi bagian penting dari upaya melindungi anak agar tidak dijadikan sarana mencari uang di ruang publik.

Hal yang tak kalah menarik terdapat pada ketentuan mengenai masyarakat. Pasal 32 juga melarang warga memberikan uang dan/atau barang kepada pengemis maupun pengamen di jalan dan tempat umum lainnya. Artinya, larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada mereka yang meminta, tetapi juga kepada orang yang memberikan.

Kebiasaan memberi uang karena rasa iba pun perlu dipahami dalam konteks aturan tersebut. Kepedulian terhadap sesama tetap dapat diwujudkan, tetapi masyarakat diharapkan menyalurkan bantuan melalui cara yang lebih tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan daerah.

Keberadaan aturan ini memperlihatkan bahwa persoalan pengemis dan pengamen bukan semata-mata urusan aktivitas di jalanan. Ada aspek ketertiban umum, pengorganisasian kegiatan, hingga perlindungan anak yang menjadi perhatian dalam regulasi tersebut.

Satpol PP Kobar mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Kepatuhan terhadap perda tidak cukup hanya dibebankan kepada petugas, tetapi membutuhkan kesadaran warga untuk tidak melakukan maupun mendukung aktivitas yang dilarang.

Melalui ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengharapkan fasilitas umum dapat digunakan sesuai fungsinya dan terbebas dari aktivitas yang mengganggu ketertiban. Pesannya jelas: membantu sesama tetap merupakan tindakan positif, tetapi kepedulian juga perlu berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan.

Catatan: Naskah ini mengacu pada materi Pasal 32 Perda Kobar Nomor 16 Tahun 2014 dan keterangan Kasatpol PP Kobar Syahrini. Tidak mencantumkan sanksi karena belum tersedia keterangan mengenai ketentuan pidananya. (yusbob)