MUARA TEWEH, kaltengonline.com – Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan desa menjadi sejumlah prioritas yang diminta Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara masuk dalam pelaksanaan APBD 2027.
Meski menyetujui Raperda APBD 2027, fraksi tersebut memberikan sejumlah rekomendasi agar anggaran daerah lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pelosok.
Pandangan itu disampaikan anggota DPRD Barito Utara, Naruk Saritani, saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).
Naruk meminta pemerintah daerah memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif agar program yang dijalankan memberikan manfaat langsung.
Salah satu perhatian fraksi adalah ketepatan data kemiskinan. Sinkronisasi data pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu diperkuat agar bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Di bidang infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pembangunan sumur bor untuk desa yang kesulitan air bersih, peningkatan jalan dan jembatan antardesa, serta pemenuhan standar fasilitas Puskesmas Rawat Inap di tingkat kecamatan.
Naruk juga meminta pemerintah mengendalikan belanja pegawai dan operasional agar tersedia ruang fiskal lebih besar untuk pembangunan. Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat perlu diperkuat.
Selain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan UMKM berbasis potensi lokal juga dinilai penting untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga.
“Program-program prioritas harus diarahkan pada perbaikan layanan dasar, peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta penanganan kemiskinan,” tegasnya.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Naruk berharap seluruh rekomendasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga APBD 2027 mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(ko)






