Dana Darurat Karhutla Kobar Terserap Rp13,5 Miliar

oleh
oleh

Pangkalan Bun, Kaltengonline.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, menyerap anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp13,55 miliar. Dana yang bersumber dari bantuan Presiden untuk penanganan karhutla 2026 itu telah terealisasi lebih dari 90 persen.

Berdasarkan laporan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp15 miliar. Hingga 13 November 2026, realisasi belanja tercatat sebesar Rp13.550.760.029 atau sekitar 90,38 persen. Dengan demikian, masih tersisa anggaran Rp1,44 miliar.

BPBD menjadi perangkat daerah dengan penggunaan anggaran terbesar. Realisasinya mencapai Rp10.813.867.324 atau sekitar Rp10,81 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional penanganan kebakaran, mulai dari kegiatan lapangan hingga penyediaan sarana dan prasarana.

Dinas Kesehatan berada di urutan berikutnya dengan realisasi Rp1.827.728.300. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan selama masa penanganan karhutla, termasuk kebutuhan petugas dan masyarakat yang terdampak kondisi kebakaran.

Sementara itu, Dinas Sosial menggunakan anggaran sebesar Rp658.986.500. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung kebutuhan sosial dalam penanganan bencana. Adapun Dinas Lingkungan Hidup merealisasikan Rp250.177.905 untuk perbaikan peralatan pemantau kualitas udara atau Air Quality Monitoring System (AQMS).

Kepala Pelaksana BPBD Kobar Samuel menyampaikan bahwa penggunaan anggaran tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla sepanjang 2026. Masing-masing perangkat daerah menjalankan kegiatan sesuai tugas dan kebutuhan penanganan di lapangan.

Selain melalui anggaran BTT, penanganan karhutla juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dunia usaha, perbankan, serta masyarakat. Bantuan yang diberikan antara lain berupa kendaraan operasional, pompa air, selang, alat pelindung diri, hingga perangkat pemantauan menggunakan drone termal.

Dukungan tersebut tidak seluruhnya masuk dalam perhitungan realisasi BTT sebesar Rp13,55 miliar. Bantuan berupa barang dan peralatan dari berbagai pihak menjadi dukungan tambahan untuk memperkuat upaya pemadaman serta penanganan kebakaran di sejumlah wilayah Kobar.

Status tanggap darurat karhutla di Kobar resmi berakhir pada 14 November 2026. Status tersebut sebelumnya ditetapkan melalui keputusan bupati pada 7 Agustus 2026 dan telah mengalami lima kali perpanjangan sebelum akhirnya dicabut.

Meski status darurat telah berakhir, pemerintah daerah tetap diminta menjaga kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran. Besarnya anggaran yang telah terserap menunjukkan skala sumber daya yang dikerahkan selama penanganan karhutla, sekaligus menjadi catatan penting dalam evaluasi pengelolaan anggaran kebencanaan di Kobar. (yusbob/ko)